Pengertian politik – sebelum lebih jauh menguraikan pengertian komunikasi politik, harus diperhatikan terlebih dahulu pengertian-pengertian yang terkandung di dalam kedua kata tersebut, yaitu “komunikasi” dan “politik”. Banyak aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai komunikasi. Politik, seperti komunikasi adalah proses; dan seperti komunikasi, politik melibatkan pembicaraan.
Seperti yang dikatakan oleh ilmuwan politik Mark Roelofs bahwa politik adalah pembicaraan; atau lebih tepat, kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara. Ia menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi, hakikat pengalaman politik, dan bukan hanya kondisi dasarnya, ialah bahwa ia adalah kegiatan berkomunikasi antara orang -orang (Nimmo, 1993: 8).
Politik berasal dari kata “polis” yang berarti “negara kota”, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara Negara (kota) dan masyarakatnya. Kemudian kata ‘polis’ ini berkembang menjadi ‘politikos’ yang artinya kewarganegaraan. Dari kata ‘politikos’ menjadi ‘politera’ yang berarti hak-hak kewarganegaraan. Dengan ini pengertian politik menjadi lebih luas, yaitu pelaksanaan hak -hak warga negara dalam turut serta dan berperan dalam turut serta dan berperan dalam mengambil bagian pada pemerintahan (Sumarno, 1989: 8).
Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan (Dan Nimmo, 2005: 8).
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan yang dipilih.
Untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara yang dipakai dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan permuasan keinginan (statement of intent) belaka (Ardial, 2010: 23-24).
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik itu sendiri. Dalam melaksanakan kebijaksanaan itu diperlukan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang dipakai untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.
Definisi Komunikasi
Bergantung pada titik pandangnya, komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; pengoordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan atau sikap; saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan; penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran para peserta. Singkatnya, suatu pengertian, suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal yang dibagi dengan orang lain; atau pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol (Dan Nimmo, 2005: 5).
Definisi komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol (Dan Nimmo, 2005: 6).
Akhirnya, arti utama proses yang mendasari definisi kita tentang komunikasi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Proses adalah harus, perubahan, dan ketidaktetapan dalam hubungan kegiatan terhadap satu sama lain. Dalam mendalilkan apa saja komunikasi itu, Barlund melukiskan sifat proses itu sendiri—berkembang, dinamis, sinambung, sirkular, tak dapat diulang, tak dapat dibalikkan, dan kompleks. Sebagai proses, komunikasi tidak memiliki titik bertolak, tiada hentinya, ia meliputi interpretasi personal, pertukaran sosial, dan politik. Ia tidak memiliki penyebab yang mudah dilihat bagi akibatnya yang dapat diamati (Dan Nimmo, 2005: 7).
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan satu orang atau suatu kelompok kepada yang lain untuk menyusun makna. Makna yang disusun merupakan citra mereka dan untuk bertukar citra itu terutama melalui simbol-simbol.
Pengertian Komunikasi Politik
Apabila definisi komunikasi dan definisi politik tersebut kita kaitkan dengan komunikasi politik, maka akan terdapat suatu rumusan sebagai berikut: “Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik ” (Sumarno, 1989: 9).
Sedangkan bila dilihat dari tujuan politik an sich, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, demi mewujudkan tujuan pemikiran politik atau ideologi sebagaimana yang mereka harapkan.
Pengertian komunikasi politik selain dikaji dengan memilah-milah setiap komponen yang terlibat, juga harus ditelaah dengan melihat kaitan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain secara fungsional, dimana terdapat tujuan yang jelas yang akan dicapai. Sanders dan Kaid dalam karyannya, berjudul “Political Communication, Theory and Research: An Overview 1976 -1977”, mengatakan bahwa komunikasi politik harus intentionally persuasive, dalam artian sengaja dibuat sedemikian rupa agar dapat meyakinkan khalayak.
Faktor tujuan dalam komunikasi politik itu, jelas tampak pula pada definisi yang disampaikan oleh Lord Windlesham dalam karyanya, What Is Political Communication. Bunyinya sebagai berikut:
“Political communication is the deliberate passing of political message by a sender to a receiver with the intention of making the receiver behave in a way that might not otherwise have done.”
(Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu.)
Di jelaskan lebih lanjut oleh Windlesham bahwa, sebelum suatu pesan politik dapat dikonstruksikan untuk disampaikan kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhinya, di situ harus terdapat keputusan politik yang harus dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan.
Jika sanders dank aid serta windlesham menekankan pengertian komunikasi politik pada tujuan, ahli komunikasi lain seperti Dan Nimmo dalam bukunya, political communication and public opinion in America – menekannya pada efek yang muncul pada komunikan sebagai akibat dari penyampaian suatu pesan.
Makna tujuan pada definisi sanders dan Kaid serta windlesham, dan efek pada pendapat Dan Nimmo, pada hakikatnya sama; jika ditelaah perbedaannya hanyalah pada keterlekatan pada komponennya; tujuan melekat pada kom ponen komunikator dan efek pada komponen komunikan. Menurut kadarnya efek komunikasi terdiri dari tiga jenis, yakni efek kognitif, efek afektif dan efek behavioral. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan engan transmisi pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci oleh khalayak.
Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai. Efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati; yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku (Rakhmat, 2002: 219).
Nimmo menggunakan formula Lasswell dalam menjelaskan luas lingkup komunikasi politik, yaitu komunikator politik, pesan-pesan politik, mediakomunikasi politik, khalayak politik dan efek politik. Berdasarkan ruang lingkup itu, terlihat bahwa suratkabar, televisi dan saluran massa lainnya tercakup dalam kajian media komunikasi politik.
Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Ramlan Surbakti, 2010:152).
Komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatanmasyarakat. Lagi pula tidak hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan para anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana pandangan dan asal-usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota-anggota masyarakat selanjutnya juga melibatkan reaksi-reaksi anggota-anggota masyarakat terhadap pandangan-pandangan dan janji serta saran-saran para penguasa. Maka komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik (Michael Rush dan Phillip Althoff, 2008: 24).
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Dalam hal ini komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat.
Seperti yang dikatakan oleh ilmuwan politik Mark Roelofs bahwa politik adalah pembicaraan; atau lebih tepat, kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara. Ia menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi, hakikat pengalaman politik, dan bukan hanya kondisi dasarnya, ialah bahwa ia adalah kegiatan berkomunikasi antara orang -orang (Nimmo, 1993: 8).
Politik berasal dari kata “polis” yang berarti “negara kota”, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara Negara (kota) dan masyarakatnya. Kemudian kata ‘polis’ ini berkembang menjadi ‘politikos’ yang artinya kewarganegaraan. Dari kata ‘politikos’ menjadi ‘politera’ yang berarti hak-hak kewarganegaraan. Dengan ini pengertian politik menjadi lebih luas, yaitu pelaksanaan hak -hak warga negara dalam turut serta dan berperan dalam turut serta dan berperan dalam mengambil bagian pada pemerintahan (Sumarno, 1989: 8).
Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan (Dan Nimmo, 2005: 8).
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan yang dipilih.
Untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara yang dipakai dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan permuasan keinginan (statement of intent) belaka (Ardial, 2010: 23-24).
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik itu sendiri. Dalam melaksanakan kebijaksanaan itu diperlukan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang dipakai untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.
Definisi Komunikasi
Bergantung pada titik pandangnya, komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; pengoordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan atau sikap; saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan; penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran para peserta. Singkatnya, suatu pengertian, suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal yang dibagi dengan orang lain; atau pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol (Dan Nimmo, 2005: 5).
Definisi komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol (Dan Nimmo, 2005: 6).
Akhirnya, arti utama proses yang mendasari definisi kita tentang komunikasi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Proses adalah harus, perubahan, dan ketidaktetapan dalam hubungan kegiatan terhadap satu sama lain. Dalam mendalilkan apa saja komunikasi itu, Barlund melukiskan sifat proses itu sendiri—berkembang, dinamis, sinambung, sirkular, tak dapat diulang, tak dapat dibalikkan, dan kompleks. Sebagai proses, komunikasi tidak memiliki titik bertolak, tiada hentinya, ia meliputi interpretasi personal, pertukaran sosial, dan politik. Ia tidak memiliki penyebab yang mudah dilihat bagi akibatnya yang dapat diamati (Dan Nimmo, 2005: 7).
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan satu orang atau suatu kelompok kepada yang lain untuk menyusun makna. Makna yang disusun merupakan citra mereka dan untuk bertukar citra itu terutama melalui simbol-simbol.
Pengertian Komunikasi Politik
Apabila definisi komunikasi dan definisi politik tersebut kita kaitkan dengan komunikasi politik, maka akan terdapat suatu rumusan sebagai berikut: “Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik ” (Sumarno, 1989: 9).
Sedangkan bila dilihat dari tujuan politik an sich, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, demi mewujudkan tujuan pemikiran politik atau ideologi sebagaimana yang mereka harapkan.
Pengertian komunikasi politik selain dikaji dengan memilah-milah setiap komponen yang terlibat, juga harus ditelaah dengan melihat kaitan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain secara fungsional, dimana terdapat tujuan yang jelas yang akan dicapai. Sanders dan Kaid dalam karyannya, berjudul “Political Communication, Theory and Research: An Overview 1976 -1977”, mengatakan bahwa komunikasi politik harus intentionally persuasive, dalam artian sengaja dibuat sedemikian rupa agar dapat meyakinkan khalayak.
Faktor tujuan dalam komunikasi politik itu, jelas tampak pula pada definisi yang disampaikan oleh Lord Windlesham dalam karyanya, What Is Political Communication. Bunyinya sebagai berikut:
“Political communication is the deliberate passing of political message by a sender to a receiver with the intention of making the receiver behave in a way that might not otherwise have done.”
(Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu.)
Di jelaskan lebih lanjut oleh Windlesham bahwa, sebelum suatu pesan politik dapat dikonstruksikan untuk disampaikan kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhinya, di situ harus terdapat keputusan politik yang harus dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan.
Jika sanders dank aid serta windlesham menekankan pengertian komunikasi politik pada tujuan, ahli komunikasi lain seperti Dan Nimmo dalam bukunya, political communication and public opinion in America – menekannya pada efek yang muncul pada komunikan sebagai akibat dari penyampaian suatu pesan.
Makna tujuan pada definisi sanders dan Kaid serta windlesham, dan efek pada pendapat Dan Nimmo, pada hakikatnya sama; jika ditelaah perbedaannya hanyalah pada keterlekatan pada komponennya; tujuan melekat pada kom ponen komunikator dan efek pada komponen komunikan. Menurut kadarnya efek komunikasi terdiri dari tiga jenis, yakni efek kognitif, efek afektif dan efek behavioral. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan engan transmisi pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci oleh khalayak.
Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai. Efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati; yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku (Rakhmat, 2002: 219).
Nimmo menggunakan formula Lasswell dalam menjelaskan luas lingkup komunikasi politik, yaitu komunikator politik, pesan-pesan politik, mediakomunikasi politik, khalayak politik dan efek politik. Berdasarkan ruang lingkup itu, terlihat bahwa suratkabar, televisi dan saluran massa lainnya tercakup dalam kajian media komunikasi politik.
Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Ramlan Surbakti, 2010:152).
Komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatanmasyarakat. Lagi pula tidak hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan para anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana pandangan dan asal-usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota-anggota masyarakat selanjutnya juga melibatkan reaksi-reaksi anggota-anggota masyarakat terhadap pandangan-pandangan dan janji serta saran-saran para penguasa. Maka komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik (Michael Rush dan Phillip Althoff, 2008: 24).
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Dalam hal ini komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat.